by

PEN Klaster Perlindungan Sosial Segera Capai 100%

Hallosukabumi.com, Sukabumi – Covid 19 memberikan dampakan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah mengambil strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Strategi kebijakan ini memiliki Payung Hukum setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-l9) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

 

Tujuan Inti Program PEN yaitu mendongkrak daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia, penguatan daya beli ini Dimulai dari rumah tangga sampai ke UMKM). harapannya perekonomian akan bertumbuh secara sehat dan menjadikan masyarakat survive.

Berdasarkan data yang dirilis satgas PEN, Hingga 2 November 2020, proses realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp366,86 Triliun atau 52,8% dari total anggaran yang disiapkan yakni sebesar Rp 695,2 Triliun.

Satgas PEN berharap dapat memaksimalkan penyaluran Program PEN pada Kuartal IV 2020 untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat dan sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

BACA JUGA :  Berlaku Hingga 5 Juli 2021, Begini Aturan Lengkap PPKM Mikro yang Diperketat untuk 11 Sektor

“Sesuai arahan Bapak Presiden, kami berharap bahwa sisa anggaran PEN bisa kita serap semua. Minimal Rp100 Triliun bisa kita salurkan di Kuartal IV 2020,” jelas Ketua Satgas PEN KPCPEN Budi Gunadi Sadikin, pada Konferensi Pers yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2020).

Program-program perlindungan sosial dari bulan ke bulan terus terpenetrasi dengan semakin baik. Program-program yang termasuk klaster perlindungan sosial antara lain, PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako/BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bansos Sembako Jabodetabek, Logistik/ Pangan/ Sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, dan Diskon Listrik. “Untuk Klaster Perlindungan Sosial yang berada di bawah program Kementerian Sosial memiliki pagu anggaran sebesar Rp128,9 Triliun. Anggaran ini sudah terserap Rp112,7 Triliun (87,44%). Sisanya sudah dijadwalkan untuk pencairan di bulan November-Desember,” jelas Menteri Sosial, Juliari P. Batubara.

Program perlindungan Sosial bagi daerah khususnya kota/ Kabupaten tentunya sangat membantu, mengingat hal tersebut akan mentriger daya beli masyarakat sekaligus menstabilkan perekonomian yang ada.

Di Kabupaten Sukabumi Sendiri, Preogram PEN jelas membantu masyarakat, apalagi di Kabupaten Terluas Kedua di Jawa dan Bali itu memiliki pelaku UMKM yang besar demikian juga petani, nelayan, dan mata pencaharian lainnya tentu sangat terbantu, daya beli mereka meningkat dan berdampak positif kepada sektor produksi.

Apalagi Menurut Mensos, Program perlindungan sosial yang telah dimulai sejak Maret 2020 merupakan program-program regular yang sifatnya diperluas seperti PKH dan BPNT. “Sedangkan program-program baru yang sifatnya khusus untuk menghadapi COVID-19 juga telah terselenggara dengan baik berkat kerjasama yang baik antar lembaga dan pemerintah daerah,” tambah Juliari P Batubara.

BACA JUGA :  DPP PSN Gelar Ratas Terkait Persiapan Agenda Syukuran Peringatan HUT ke-1

Sejauh ini penyaluran bantuan kepada masyarakat sukses memenuhi target antara lain. Penyaluran PKH sukses mencapai target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian Program Sembako atau BPNT yang sebelumnya memiliki target 15,2 juta KPM diperluas cakupannya menjadi 20 juta KPM dan mencapai target tersebut pada September 2020 lalu.

Dua tambahan program lainnya yang sangat membantu masyarakat khususnya di daerah adalah kerjasama dengan BULOG, yakni Bansos Beras untuk KPM PKH dengan target 10 juta KPM sudah dimulai Agustus dan akan selesai November 2020, dengan total penyaluran beras sebesar 450 ribu ton. Satu lagi BST untuk KPM Program Sembako non PKH dengan target 9 juta KPM yang sudah dieksekusi pada bulan September lalu.

Beberapa program juga akan langsung dijalankan pada Januari 2021 mendatang, baik yang sifatnya regular seperti halnya program PKH dan BPNT yang akan diselenggarakan mulai Januari 2021, maupun program BST yang akan diselenggarakan Januari – Juni 2021.

Hal tersebut relevan dengan intruksi Presiden, Klaster perlindungan sosial dalam program PEN memang diinstruksikan oleh Presiden untuk langsung disusun kembali rencana program penyalurannya pada Kuartal I 2021. Hal ini untuk menjaga konsumsi nasional dan diharapkan berkontribusi untuk pemulihan ekonomi.

BACA JUGA :  DPP PSN Gelar Ratas Terkait Persiapan Agenda Syukuran Peringatan HUT ke-1

“Semua rakyat yang mendapat dampak terbesar dan berada pada strata terbawah harus dibantu. Baik penyerapan sampai Desember 2020 hingga tahun depan, kita akan tetap fokus agar program-program perlindungan sosial baik itu yang ada di Kemensos, Kemenaker, maupun Kementerian dan Lembaga lainnya akan kita dorong karena berdampak terbesar bagi masyarakat terbawah,” imbuh Budi Gunadi Sadikin.

Lebih lanjut lagi, fokus kedua program PEN adalah mengejar penyerapan bantuan untuk UMKM, karena lebih dari 90% UMKM menyerap tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 50% PDB Nasional.

“Kita masih ada sisa 2 bulan di Kuartal IV 2020 ini. Sisa anggaran PEN secara keseluruhan Rp170-180 Triliun. Minimal kita mengejar penyerapan Rp100 Triliun sampai Desember, dan jika bisa menyerap semuanya,” tegas Budi Gunadi Sadikin.

Mensos Juliari P. Batubara berharap program-program yang diluncurkan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya khususnya bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID 19.

Menyikapi program PEN Klaster Perlindungan sosial yang bertujuan mendongkrak daya beli dan perekonomian serta ketahanan hidup masyarakat, jelas program strategis ini sangat membantu masyarakat dan harus didukung pelaksanaannya oleh semua pihak pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat Kondisi masyarakat terdampak covid 19 sangat membutuhkan stimulan melalui program PEN tersebut, apalagi Klaster perlindungan sosial ini bisa meliputi program padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. (skb)

News Feed