by

Ridwan Kamil Sebut PPKM Hampir Sama dengan PSBB Proporsional di Jabar

HALLO SUKABUMI – Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengenalkan istilah PPKM, yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang wajib dilakukan di Pulau Jawa dan Bali terhitung mulai 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021. 

Dalam keterangan pers yang ditayangkan secara virtual, Juru Bicara Pemerintah, Prof. Wiku Adisasmito mengatakan, Pulau Jawa dan Bali wajib melakukan PPKM karena menjadi kontributor terbesar peningkatan kasus Covid-19 di tingkat nasional. 

 
BACA JUGA :  Masyarakat Puas atas Kinerja Pemprov Jabar Selama Pandemi, Menurut Klaim Survei IPRC

“Sejak awal pandemi, kontribusi kasus dari Pulau Jawa dan Bali tidak pernah berada di bawah 50% dari penambahan kasus positif mingguan.”

“Bahkan, pada Desember 2020, sebanyak 129.994 kasus dikontribusikan oleh kedua pulau ini dan merupakan yang tertinggi sejak Maret 2020,” ucap Wiku dikutip dari tayangan akun resmi Youtube Sekretariat Presiden, Kamis 7 Januari 2021.

BACA JUGA :  Masyarakat Puas atas Kinerja Pemprov Jabar Selama Pandemi, Menurut Klaim Survei IPRC

Adapun PPKM berfokus kepada sektor yaitu tempat kerja/perkantoran, kegiatan belajar mengajar, restoran/tempat makan, mal/pusat perbelanjaan dan tempat ibadah. 

Sementara kegiatan pada sektor esensial dan kegiatan konstruksi, diizinkan untuk tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. 

BACA JUGA :  Masyarakat Puas atas Kinerja Pemprov Jabar Selama Pandemi, Menurut Klaim Survei IPRC

Di Jawa Barat, pemerintah pusat menginstruksikan, PPKM wajib dilakukan di Bodebek (Kabupaten Bogor dan Bekasi, serta Kota Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung Raya (Kota Bandung dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang). 

News Feed