by

Ketua DPRD Tanggapi soal PMP PDAM dan Saweran terhadap Anggotanya

Hallosukabumi.com, Kabupaten – Pimpinan DPRD Kabupaten Bogor meluruskan adanya laporan yang disampaikan salah satu  lembaga swadaya masyarakat (LSM) terkait dugaan penyalahgunaan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke PDAM Tirta Kahuripan.

 

“Dari hasil rapat kami dengan jajaran PDAM, tidak ditemukan adanya sangkaan itu. Bahkan untuk tahun 2018 tak ada penyertaan modal sebesar yang dilaporkan,” demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto ketika dihubungi Hallosukabumi.comHallo Media Network (HMN), Senin (31/8/2020).

Menurut Rudy, pihaknya tidak tinggal diam terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat. Namun untuk menjawab itu tentu dibutuhkan kehati-hatian supaya tidak menjadi kontra produkktif. Harus menelusuri kembali semua data baik yang terkait dengan lembaga DPRD, institusi eksekutif (pemerintah) maupun di PDAM itu sendiri.

“Sekarang kami sampaikan supaya masyarakat jadi tidak tersesat oleh informasi yang tidak valid,” katanya.

Dijelaskan Rudy, untuk PDAM Tirta Kahuripan yang benar adalah PMP yang disalurkan pada tahun anggaran 2017. Dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, tahun 2017 sebesar Rp 20 miliar. Kedua, tahun 2018 sebesar Rp 40 miliar, dan terakhir tahap ketiga sebesar Rp. 40 miliar.

“Jadi jumlah anggaran PMP yang benar itu keseluruhannya yakni sebesar Rp. 100 miliar, bukan Rp.150 miliar yang dituduhkan itu. Semua sudah diaudit dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan tidak ada masalah,” lanjut Rudy—yang juga politisi Partai Gerindra yang pada saat penganggaran PMP PDAM dirinya belum masuk menjadi anggota dewan.

Rudy juga menyampaikan rasa prihatin atas tuduhan-tuduhan yang tak mendasar terhadap anggota dewan.

“Saweran bagaimana, tidak ada itu. Semua dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Tahapan telah dilalui berdasarkan perundang-undangan. Cobalah untuk berhati-hati, jangan sampai memberikan laporan yang menyesatkan,” tambahnya.

Apalagi Kabupaten Bogor sendiri pada tahun 2019 telah menerima  predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 Pemkab Bogor.

“Artinya, laporan penyelenggaraan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD sudah dilakukan dengan baik, termasuk oleh PDAM kan,” tegas Rudy.

Sementara itu PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor ketika dihubungi Hallobogor.com belum bisa memberikan penjelasan terkait penggunaan PMP 2017 yang dipertanyakan tersebut.

“Untuk saat ini kami belum bisa memberikan keterangan secara detail. Mungkin beberapa hari ke depan, akan kami sampaikan,” kata Arfur Fakhrurrodi, Humas PDAM Kabupaten Bogor

Sebagaimana diketahui, Barisan Monitoring Hukum (BMH) sebelumnya mempertanyakan anggaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) ke PDAM Tirta Kahuripan karena dianggap janggal. Bahkan BMP menduga ada “main mata” dengan DPRD.

Dari laporan BMH tersebut kemudian bergulir karena  LSM lainnya juga meminta supaya masalah ini segera dijelaskan.

“Supaya tidak menjadi pertanyaan publik, DPRD atau pihak terkait agar menjelaskan masalah ini sejelas-jelasnya agar tidak memunculkan syak wasangka,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM Tapak Biru,  Muhamad Muhsin.

Terakhir, Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Cabang Bogor Raya Rohmat Selamat juga ikut menyoroti dan meminta supaya DPRD melakukan klarifikasi terkait masalah tersebut.

“Jangan biarkan bola liar menggelinding kemana-mana, jika memang tidak benar silahkan bantah, begitu juga sebaliknya,” kata Rohmat. (adi)

News Feed